TNI AL dalam hal ini Dinas Hukum Angkatan Laut (Diskumal) menggelar Sosialisasi Reformasi Birokrasi (RB) Bidang Peraturan Perundang-Undangan, Tata Cara Penyusunan dan Pembuatan Nota Kesepahaman (NK) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS), Unclos 1982 dari Aspek Operasi dan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) bagi Prajurit dan PNS TNI AL serta Jalasenastri Kodaeral VI/Makassar secara hybrid bertempat di Ruang Rapat Diskumal Mabesal, Cilangkap, Jakarta Timur. Kamis (21/8). 

Sebanyak 20 orang peserta dari Perwira, Bintara, Tamtama, PNS TNI AL dan Jalasenastri Kodaeral VI/Makasar mengikuti kegiatan tersebut secara hybrid di Gedung Hasanudin Mako Kodaeral VI Makassar yang dibuka langsung oleh Kadiskumal Laksamana Pertama TNI Dr. Ali Ridlo.

Dalam sambutannya, Kadiskumal menyampaikan bahwa sosialisasi ini merupakan pondasi penting dalam membangun TNI AL yang kuat dan terpercaya. 

Kadiskumal menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik dapat diwujudkan dalam bentuk kelembagaan, tata laksana maupun sumber daya manusia TNI AL yang mampu bekerja secara efektif dan efisien serta bertanggung jawab. 

“Reformasi birokrasi tahun 2025 akan berfokus pada visi menciptakan tata Kelola pemerintahan yang baik dan efisien, serta memastikan birokrasi Pemerintah profesional dan berintegritas,” pungkasnya. 

Sejumlah narasumber juga turut dihadirkan pada sosialisasi kali ini, di antaranya Kombes Pol Dr. Agustinus Sollu (Penyidik Madya BNNP Sulsel), Kolonel Laut (H) Hery Supriyatno (Kasubdis Kumlater Diskumal), Kolonel Laut (H/W) Helmy Suarni (Kasubdis Kumdang Diskumal), serta Letkol Laut (H) Muhammad Junaidi (Kasubdis Kermajian Diskumal).

Pelaksanaan sosialisasi tersebut sejalan dengan prioritas Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali untuk mewujudkan tata kelola organisasi yang profesional dan responsif sekaligus mendukung tugas pokok TNI AL menjaga kedaulatan serta keamanan maritim Indonesia.

Demikian berita Dinas Penerangan Angkatan Laut.